JALANUTAMA.COM, Lampung Timur – Setelah ramainya pemberitaan ihwal kondisi Kampung Nelayan Ujung Tanggul di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, yang minim perhatian pemerintah, wilayah ini akhirnya mendapat angin segar.
Anggota DPRD Lampung Timur, Agus, turun langsung meninjau kondisi infrastruktur dan fasilitas umum yang disebut warga sudah lama terabaikan.
Agus mengatakan telah melakukan koordinasi dengan Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo—melalui Wakil Bupati Ela—untuk mempercepat penanganan di Ujung Tanggul.
Menurut dia, pemerintah segera membangun jalan lingkungan sepanjang 700 meter di kawasan tersebut.
“Survei kebutuhan air bersih sudah dilakukan oleh pihak Gereja, dan Bupati telah memerintahkan Dinas PUPR Lampung Timur menjadikan Kampung Nelayan Ujung Tanggul sebagai skala prioritas penyediaan air bersih.”
“Untuk lampu penerangan jalan, kami sedang koordinasi dengan PLN,” ujar Agus saat dihubungi, Kamis, 23 Oktober 2025.
Politikus PKB itu juga menyinggung soal usulan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk daerah tersebut.
Ia memastikan berkas pengajuan sudah masuk, namun proses verifikasi menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, kata Agus, program tersebut mensyaratkan ketersediaan lahan hibah, sementara Ujung Tanggul merupakan kawasan tambak dan lahan gambut.
“Bukan dianaktirikan, tapi tanah desa di sana hampir tidak punya daratan. Itu kendala sehingga belum bisa masuk program KNMP.”
“Namun sedang kami upayakan bersama Bupati agar bisa diusulkan kembali pada 2026. Desa perlu menyiapkan persyaratannya,” ujar Agus.
Kabar ini disambut antusias masyarakat nelayan. Abu, tokoh setempat, mengaku lega setelah melihat respons cepat pemerintah daerah.
“Alhamdulillah Kampung Nelayan Ujung Tanggul sudah ada perhatian. Kemarin Pak Agus turun langsung. Semoga bukan hanya janji. Kami juga berterima kasih kepada media yang sudah membantu,” kata Abu.
Sebelumnya, warga Ujung Tanggul menyatakan merasa dianaktirikan oleh pemerintah karena dua lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih hanya ditempatkan di Kecamatan Labuhan Maringgai.
“Bagaimana tidak seperti anak tiri. Program Presiden Prabowo, Kampung Nelayan Merah Putih, semuanya ditempatkan di Labuhan Maringgai. Kami juga nelayan, tapi diabaikan,” ucap Abu.
Selain soal pemerataan program, warga mengeluhkan minimnya infrastruktur dasar.
Holidin, tokoh nelayan lainnya, mengatakan banyak warga terpaksa mengonsumsi air sungai.
“Kalau mau ambil air bagus harus keluar cukup jauh, itupun lewat jalan rusak. Kalau musim ikan kami bisa beli air galon, tapi saat paceklik harus prihatin,” ujarnya, Senin, 20 Oktober 2025.
Keluhan serupa muncul dari Jeje, warga Ujung Tanggul. Ia menuturkan kondisi jalan yang rusak parah, ketiadaan kamar mandi umum, serta minimnya lampu penerangan jalan.
“Kami seperti dianaktirikan. Jalan hancur bertahun-tahun tidak dibangun. Fasilitas umum juga tidak ada. Kalau malam seperti menuju kampung hantu,” katanya.
Warga juga menunjukkan jembatan penghubung yang telah patah namun masih digunakan karena tak ada alternatif akses lain.(Adv)
