JALANUTAMA.COM, Lampung Timur – Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib masyarakat desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) yang selama ini terdampak konflik dengan gajah liar.
Komitmen tersebut disampaikan Ela saat menghadiri kegiatan silaturahmi Idul Fitri di Pusat Latihan Gajah (PLG) Way Kambas, Kamis, 26 Maret 2026. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam kesempatan tersebut, Ela memperkenalkan secara langsung sejumlah warga yang selama ini harus menjaga lahan pertanian mereka dari ancaman gajah liar yang keluar dari kawasan hutan.
“Ini adalah masyarakat kami yang setiap hari harus menjaga tanamannya agar tidak dimakan gajah liar,” kata Ela.
Menurut Ela, sedikitnya terdapat 23 desa penyangga yang berpotensi terdampak konflik antara manusia dan satwa liar tersebut. Karena itu, ia menilai diperlukan langkah konkret agar persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dapat segera teratasi.
“Ada 23 desa yang berpotensi terdampak. Dengan pembangunan pagar atau tanggul di perbatasan hutan, kami berharap konflik bisa ditekan, satwa tetap lestari dan masyarakat sejahtera,” ujarnya.
Ela mengatakan kawasan sekitar TNWK menjadi tempat tinggal bagi sekitar satu juta penduduk yang kehidupannya turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam penanganan konflik satwa liar. Sebagai kepala daerah, ia mengaku memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah penyangga taman nasional tersebut.
“Sebagai bupati, saya harus bekerja keras memperjuangkan kesejahteraan mereka melalui program pembangunan di kawasan Way Kambas,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan pemerintah menargetkan konflik antara gajah dan petani di kawasan Way Kambas dapat ditekan hingga nol pada 2026.
Menurut Raja Juli, target tersebut akan ditempuh melalui sejumlah terobosan baru, termasuk pembangunan pagar permanen dan pendekatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Target kita, pada 2026 konflik gajah dengan petani bisa ditekan hingga nol,” ujarnya.
Ia menilai metode penanganan yang selama ini diterapkan belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah memilih menyiapkan strategi baru yang dinilai lebih efektif.
“Kalau menggunakan cara lama, tidak akan selesai. Karena itu kita lakukan terobosan baru,” kata Raja Juli.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pembangunan pagar permanen di kawasan Way Kambas sepanjang 130 kilometer telah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
Menurut Rahmat, pembangunan pagar permanen merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah disampaikan selama puluhan tahun.
“Masyarakat sudah puluhan tahun meminta pagar permanen. Ini adalah jawaban dari pemerintah,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur fisik, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi konflik satwa liar.
Salah satu program yang akan dikembangkan adalah budidaya lebah serta penguatan ekonomi berbasis konservasi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan keberadaan lebah dapat menjadi salah satu solusi alami untuk mengurangi interaksi antara gajah dan kawasan pertanian warga, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
“Gajah itu takut lebah. Ini bisa menjadi solusi alami sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” kata Raja Juli. (Adv)
