JALANUTAMA.COM, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Opini WTP itu diserahkan dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Jumat, 29 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah hadir bersama Ketua DPRD yang diwakili Ariyan Putra Marga.
Turut mendampingi Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Inspektur Daerah, serta Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur.
Raihan opini WTP kembali menegaskan bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dinilai transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tersebut juga mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.
Bupati Ela Siti Nuryamah mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
“Alhamdulillah, opini WTP ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh jajaran Pemkab Lampung Timur. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik,” kata Ela.
Menurut Ela, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan administratif. Lebih dari itu, laporan hasil pemeriksaan menjadi instrumen evaluasi yang penting untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan terus berkomitmen mempertahankan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.(Adv)
