JALANUTAMA.COM, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Dewan Penasehat untuk masa bakti 2025–2030, Rabu, 17 September 2025.
Rapat berlangsung di Aula Utama Sekretariat Daerah Lampung Timur dan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, Rustam Effendi.
Acara tersebut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Zainuddin, Kepala Kantor Kemenag Indrajaya, perwakilan Pengadilan Negeri, Kepala Badan Kesbangpol Syahrul Syah, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Sukartono, Kabag Hukum Meidia Ulfa, jajaran pengurus FKUB, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam sambutannya, Rustam Effendi—yang akrab disapa Bung Tam—menekankan pentingnya FKUB sebagai garda depan menjaga harmoni di tengah masyarakat Lampung Timur yang majemuk.
Ia menyebut daerah tersebut sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, bahasa, adat, dan agama.
“Kerukunan umat beragama bukanlah sesuatu yang hadir dengan sendirinya, melainkan hasil komitmen dan kerja keras yang harus dirawat bersama.”
“FKUB jangan hanya hadir ketika konflik terjadi, tetapi menjadi sistem peringatan dini yang mampu mencegah gesekan,” ujar Bung Tam.
Ia menyampaikan apresiasi pemerintah daerah terhadap kontribusi para tokoh lintas agama yang tergabung dalam FKUB. Menurutnya, pengurus yang baru tidak boleh hanya menjadi simbol, melainkan mitra aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial.
“Tanpa kerukunan, pembangunan di Lampung Timur tidak akan berjalan optimal,” kata Bung Tam.
Rustam juga mengingatkan bahwa tantangan sosial ke depan semakin kompleks akibat arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika politik.
Karena itu, ia mendorong FKUB untuk adaptif dan mengambil langkah strategis dalam memperkuat toleransi di masyarakat.
“Kami berharap struktur kepengurusan yang baru dapat bekerja lebih optimal, progresif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi dan momentum untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah bersama para tokoh lintas agama dalam merawat harmoni sosial di Kabupaten Lampung Timur. (Adv)
