JALANUTAMA.COM, METRO — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah bergerak cepat mengantisipasi gejolak harga pangan untuk menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid, Selasa (19/8/2025).
Pemerintah Kota Metro mengikuti rapat tersebut dari Ruang Rapat Bappeda, diwakili Yulia Candra Sari yang mewakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sekaligus Kepala Bagian Perekonomian.
Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut Indonesia mengalami deflasi bulanan pada Januari, Februari, dan Mei 2025. Sementara inflasi terjadi pada Maret, April, Juni, dan Juli.
BPS mencatat beras menjadi penyumbang terbesar inflasi Januari–Juli 2025 dengan andil 0,15 persen, disusul bawang merah 0,10 persen, tomat 0,08 persen, dan cabai rawit 0,08 persen.
Pergerakan harga hingga minggu kedua Agustus juga menunjukkan fluktuasi.
Di zona 2 yang mencakup Kepulauan Riau, harga beras naik 1,23 persen dibandingkan Juli, sedangkan bawang merah melonjak 14,57 persen.
Sebaliknya, harga cabai rawit turun 1,67 persen dan bawang putih turun 1,19 persen.
Tomsi menegaskan, data BPS harus menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil langkah antisipasi, bukan sekadar bahan laporan.
“Jangan sampai keterlambatan antisipasi membuat inflasi semakin menekan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperbarui data harga secara berkala, serta segera melakukan intervensi ketika terjadi gejolak.
Bagi Pemkot Metro, pemantauan harga di pasar dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi daya beli masyarakat.(ADV)
