JALANUTAMA.COM, METRO — Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memperbaiki sistem kerja untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana meminta OPD mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu kerja yang tersisa sekitar lima bulan.
Arahan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kota Metro Bulan Juli 2026 di Aula Pemerintah Kota Metro, Senin (28/7/2026).
Rapat dihadiri jajaran perangkat daerah dan dipimpin oleh Bambang bersama Rafieq.
Bambang mengatakan kepemimpinan bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengapresiasi kekompakan jajaran pemerintah kota sejak awal masa pemerintahan.
Namun, menurut dia, kekompakan tersebut perlu diwujudkan dalam perbaikan sistem kerja dan koordinasi ant perangkat daerah.
Sejumlah catatan mengenai kinerja aparatur sipil negara (ASN) juga harus segera ditindaklanjuti agar persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat diantisipasi sejak dini.
“Saya harap rapat koordinasi ini dijadikan momentum memperbaiki sistem kerja. Tidak ada yang bisa bekerja sendirian, yang kita butuhkan adalah kerja tim,” kata Bambang.
Ia juga meminta seluruh jajaran menerjemahkan tagline Metro Bahagia ke dalam program dan pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, keberhasilan pemerintahan harus diukur dari hasil nyata, bukan sebatas slogan.
“Mari kita wujudkan tagline Metro Bahagia sebagai realitas, bukan sekadar formalitas. Kita ingin lima tahun ke depan diisi dengan kerja nyata,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Metro M. Rafieq Adi Pradana menyoroti waktu pelaksanaan program yang tersisa sekitar lima bulan.
Ia meminta setiap OPD memaksimalkan waktu tersebut untuk mempercepat pelaksanaan paket pekerjaan dan mencegah keterlambatan realisasi anggaran maupun pelaporan keuangan.
“Waktu pelaksanaan program tinggal lima bulan dan sangat terbatas,” kata Rafieq.
“Ini harus kita manfaatkan secara maksimal dengan mengonversi paket-paket kerja agar tidak terlambat dalam realisasi anggaran dan pelaporan keuangan,” kata Rafieq.
Selain mengejar target program, Rafieq menekankan pentingnya profesionalisme ASN yang dimulai dari lingkungan internal pemerintahan.
Ia menilai kualitas pelayanan kepada masyarakat berkaitan erat dengan kualitas hubungan kerja dan profesionalisme antaraparat.
“Sebelum kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mari kita berikan pelayanan terbaik dalam profesionalisme kinerja, dimulai dari internal,” ujarnya.
Rafieq juga mengapresiasi sejumlah OPD yang telah meraih penghargaan di bidang pelayanan.
Ia berharap capaian tersebut mendorong perangkat daerah lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam rapat yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Metro Bayana menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebut sejumlah indikator masih perlu mendapat perhatian, termasuk penanganan stunting.
“Stunting dan SPI adalah cermin keberhasilan pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan integritas,” kata Bayana.
Ia menjelaskan bahwa penilaian SPI mencakup sejumlah area strategis, seperti penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, serta optimalisasi penerimaan daerah.
Menurut Bayana, optimalisasi penerimaan daerah, termasuk pajak kendaraan, membutuhkan sinergi lintas pihak.
Karena itu, seluruh unsur pemerintahan, termasuk staf ahli dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wakil Wali Kota Metro, perlu memperkuat koordinasi sesuai tugas masing-masing.
Bayana meminta seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama dan ditindaklanjuti melalui langkah kerja yang terukur.
“Jika kita bekerja sungguh-sungguh dan serius, saya yakin semua permasalahan ini bisa diselesaikan dan akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rakor tersebut menjadi forum evaluasi dan penguatan koordinasi antarperangkat daerah untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, peningkatan integritas, penanganan stunting, serta perbaikan pelayanan publik di Kota Metro.(ADV)
