JALANUTAMA.COM, METRO – Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Wisma Haji Al-Khairiyah, Metro Pusat, Kamis, 12 Maret 2026.
Forum ini mengusung tema penguatan modal manusia dan modal sosial sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung yang diwakili Inspektorat Provinsi Bayana, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, Wakil Wali Kota, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan.
Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, mengatakan Musrenbang merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Menurut dia, tahun 2027 menjadi momentum krusial untuk memperkuat fondasi pembangunan Kota Metro.
“RKPD Tahun 2027 harus menjadi dokumen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kemampuan fiskal daerah, serta selaras dengan RPJMD dan kebijakan nasional maupun provinsi,” ujar Ria.
Ia menjelaskan, DPRD telah menghimpun aspirasi masyarakat melalui reses, rapat dengar pendapat, serta penyerapan langsung di daerah pemilihan.
Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah.
Dalam forum itu, Ria menyoroti sejumlah persoalan yang masih dikeluhkan masyarakat, terutama terkait infrastruktur jalan.
Ia menyebut banyak ruas jalan berlubang dan rusak parah yang menghambat mobilitas warga, merusak kendaraan, serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Ia menekankan pentingnya perwujudan jalan mantap serta pembangunan sistem drainase yang terintegrasi di seluruh wilayah Kota Metro.
Menurut dia, sektor infrastruktur tetap harus menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Meskipun ada kebijakan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah, kami sangat berharap penataan infrastruktur tetap menjadi skala prioritas pembangunan di Kota Metro,” katanya.
Di bidang kesehatan, Ria mengingatkan adanya tantangan pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD) dan tuberkulosis (TBC), serta penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan jantung.
Ia juga menyoroti kendala akses layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya terkait persoalan administrasi.
Pada sektor pertanian, ia menyinggung maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Menurut dia, pemerintah daerah perlu memiliki komitmen kuat dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
“Harus ada komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Metro,” ujarnya.
Sementara itu, di bidang lingkungan hidup, Ria menilai persoalan sampah menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan, jika tidak ditangani serius, persoalan tersebut dapat berdampak pada pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga peningkatan beban anggaran daerah.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Kota Metro menegaskan arah politik anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mendorong kegiatan dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, efisiensi belanja, penguatan belanja publik dibanding administratif, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ria.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan bagi Kota Metro. (ADV)
