Penulis: Subaltern Grassroots
Langit siang itu pucat, seakan ikut menahan napas. Sebuah aula megah berlapis cat dingin memantulkan cahaya lampu terang. Kursi-kursi tersusun rapi, menunggu penghuninya.
Wajah-wajah bersetelan resmi duduk berjejer, tangan menepuk dengan penuh kepatuhan, mata melirik panggung menyaksikan pertunjukan teater.
Inilah panggung kekuasaan! drama yang dimainkan bukan dengan dialog lirih, melainkan dengan sumpah jabatan yang dibacakan bagai mantra.
Sepuluh nama dipanggil satu per satu. Mereka berdiri dengan dada terangkat, seakan menaklukkan segala kerikil kehidupan.
Namun, terselip satu nama yang membuat dahi rakyat berkerut. Sosok yang pernah tercatat dalam arsip luka, terjerat kisah perselingkuhan dengan pasangan orang lain, kini berdiri bukan sebagai pesakitan, melainkan sebagai penguasa kecil–pemimpin wilayah yang oleh masyarakat disebut kepala marga.
Rakyat ibarat penonton yang membeli karcis bukan dengan uang, melainkan dengan doa dan harapan.
Mereka duduk di kursi kayu, menatap panggung politik yang sering menyerupai pasar malam ketimbang ruang sakral bermartabat. Saat nama itu diumumkan, tepuk tangan terdengar juga, meski beberapa hati menolak.
Bagaimana mungkin sebuah jabatan yang disebut amanah–titipan dari langit dan bumi, diberikan kepada seseorang yang pernah merobek kepercayaan rumah tangga orang lain? Bukankah pemimpin seharusnya menjadi teladan, bukan sekadar penikmat kursi kekuasaan?
Ruang yang harum bunga plastik itu memperdagangkan integritas seperti gula di pasar: manis di lidah, merusak tubuh dalam jangka panjang!
Setiap rumah tangga menyerupai perahu kecil. Ketika tangan asing mengguncang, air masuk, dan lambat laun karam.
Perselingkuhan bukan gosip murahan di warung kopi, melainkan air asin yang menodai wajah banyak orang. Luka itu bukan milik pasangan yang dikhianati semata, melainkan juga milik masyarakat yang menyaksikan norma diinjak-injak.
Luka tersebut belum kering, namun pemiliknya justru diberi selendang kekuasaan. Apakah ini bentuk pengampunan? Ataukah sebuah motif pengkhianatan, kali ini bukan terhadap pasangan, melainkan terhadap kepercayaan publik?
Agama dengan kelembutan rahmatnya selalu membuka pintu taubat. Tak ada dosa yang terlalu hitam bila seorang hamba benar-benar kembali. Namun, garis tipis memisahkan ampunan Tuhan dan kepercayaan manusia.
Seorang pencuri mungkin bertaubat, tetapi siapa yang rela menyerahkan kunci rumah kepadanya sehari setelahnya? Pejabat yang pernah melakukan tindakan amoral mungkin saja telah meneteskan air mata penyesalan, tetapi apakah layak ia diberi amanah memimpin rumah besar bernama masyarakat?
Kepercayaan publik bukan batu yang bisa dilempar lalu kembali utuh. Ia kaca, sekali retak akan selalu menyisakan guratan.
Kota ini pernah dikenal hangat, tempat lampu-lampu jalan menyala menemani perjalanan warga. Namun, belakangan ia terasa bisu. Rakyat menatap, meski tak banyak yang berani bersuara. Sebagian menunduk, sebagian lain melirik dengan senyum getir.
Hari ini, rumah yang menjadi tempat tinggal kita menampakan wajah ironi: moral tak lagi menjadi syarat, hanya angka dalam daftar riwayat hidup yang penting. Integritas berubah sekadar hiasan dinding aula, bukan fondasi yang menopang kursi jabatan.
Apakah kota ini sedang mengajarkan warganya bahwa dosa besar bisa disulap menjadi tiket menuju panggung kehormatan?
Pahit lebih terasa ketika sosok yang mengangkat tangan dalam sumpah jabatan dipilih oleh seorang pemuka agama. Bukankah pemimpin lahir dari rahim dakwah seharusnya lebih berhati-hati? Bukankah ia paham bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar urusan administrasi maupun kontrak politik?
Namun, panggung politik kerap menjadikan agama sekadar ornamen. Topeng dikenakan untuk menutupi wajah asli kekuasaan. Lidah yang dulu menyeru moral kini membisu ketika moral diinjak.
Janji tentang integritas terdengar nyaring di hadapan publik, namun hancur di ruang aula oleh tepuk tangan yang dipaksa.
Sudut-sudut kota menyimpan panggung rakyat kecil. Warung kopi menjadi tempat di mana suara keluar tanpa takut.
“Kalau dulu orang bilang pemimpin itu harus jadi contoh, sekarang mungkin contohnya malah yang tak patut ditiru,” ujar seorang bapak tua sambil meniup cangkir panas.
“Kalau begini terus, besok maling ayam bisa jadi kepala dusun,” timpal yang lain, setengah bercanda, setengah serius.
Rakyat kecil paham sesuatu yang kerap dilupakan pejabat: moral bukan aksesori. Ia fondasi yang menentukan kokohnya bangunan sosial.
Sabda Nabi berbunyi, “Apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran.” Kata-kata itu kini terasa bagai ramalan yang jalan mendekat. Apa jadinya bila amanah kota diberikan kepada orang yang pernah mengkhianati kepercayaan?
Seperti menyerahkan obor kepada orang yang dulu bermain-main dengan bensin. Seperti mempercayakan bendungan kepada orang yang merobohkan tanggul.
Amanah bukan tanda tangan pada kertas sumpah jabatan, melainkan kesucian yang harus dijaga. Saat tersia-siakan, kehancuran menimpa bukan hanya pejabat itu, melainkan juga kota yang dipimpinnya.
Pelantikan kali ini menyerupai pesta meriah namun hambar. Bunga dipajang, mikrofon dipasang, kursi diatur. Namun, rakyat menyaksikan komedi kebijaksanaan dan kebodohan terbesar: sebuah kota yang menutup mata terhadap moral.
Pejabat dengan rekam jejak perselingkuhan diberi selendang kuasa. Pemuka agama yang seharusnya menjadi benteng justru mengiyakan. Rakyat kecil hanya bisa tertawa sinis, seolah menonton sandiwara yang tak berkesudahan.
Tubuh tanpa nafas hanya bertahan sebentar sebelum runtuh. Kota tanpa moral pun demikian. Jabatan publik tanpa integritas ibarat kapal tanpa kompas: mungkin berlayar, pasti tersesat.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang fasih membaca teks sumpah. Mereka membutuhkan pemimpin dengan wajah bersih dari noda, tangan yang tak pernah mencuri kepercayaan, langkah yang tidak meninggalkan jejak luka.
Aula yang dingin akhirnya sepi. Kamera merekam, berita dipublikasikan, tepuk tangan terdengar. Namun, hati rakyat menyimpan pertanyaan: apakah kota ini sedang merayakan kemenangan moral, atau sedang menulis bab baru tentang kehancuran?
Kursi jabatan boleh terisi, tetapi kosong di mata publik. Selendang kuasa boleh disampirkan, tetapi tak mampu menutup luka lama.
Kota ini, dengan segala keindahannya, seakan sedang memahatkan pelajaran: kekuasaan bisa menutup telinga terhadap kritik, tetapi tak mampu memadamkan bisikan nurani. Dan suatu saat, nurani yang terlukai akan bersuara lebih keras daripada mikrofon pada panggung pelantikan. (*)
