JALANUTAMA.COM, LAMPUNG TIMUR — Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Lampung Timur, Fitra Aditya Irsyam, menyayangkan sikap Plt Kepala Dinas Kesehatan Suparjo yang dinilainya tidak kooperatif dalam merespons dugaan intervensi tender pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Sidodadi.
Fitra mengungkapkan, dugaan tersebut mencuat setelah salah satu anggota HIPMI yang mengikuti tender melaporkan adanya arahan dari Suparjo kepada Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja UKPBJ) Lampung Timur, yang dinilai mengarah pada pengondisian pemenang proyek.
“Anggota kami menyampaikan bahwa ada isu pengarahan dari Plt Kepala Dinas untuk memenangkan perusahaan tertentu,” ujar dia.
“Jika ini benar, tentu sangat memprihatinkan karena merusak kepercayaan kami terhadap sistem,” sambung Fitra dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Sabtu (6/7/2025).
Sebagai bentuk klarifikasi, Fitra mendatangi langsung kantor Dinas Kesehatan pada Jumat, 4 Juli.
Namun, meskipun Suparjo berada di lokasi, ia menolak untuk menemui. “Saya datang baik-baik untuk mencari klarifikasi, bukan untuk konfrontasi. Tapi yang bersangkutan justru menghindar,” imbuhnya.
Beberapa saat kemudian, salah satu anggota HIPMI yang juga ikut dalam tender berhasil menemui Suparjo.
Namun, menurut Fitra, upaya dialog tersebut juga berujung buntu karena Suparjo terus menghindar dan tidak merespons pertanyaan yang diajukan.
“Interaksi itu terekam dalam CCTV dan videonya telah beredar di media sosial. Anggota kami hanya ingin berdialog, tapi justru dianggap sebagai ancaman. Suparjo malah memutarbalikkan fakta dan mencitrakan dirinya sebagai pihak yang terancam,” kata Fitra.
Akibat kejadian tersebut, Fitra menyatakan akan segera melaporkan insiden ini kepada Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Gilang, serta Ketua Dewan Pembina, Giri.
Ia menilai tindakan pejabat yang menutup pintu komunikasi justru bisa menjadi hambatan dalam pembangunan daerah.
“Saya heran, ketika pengusaha muda ingin ikut membangun daerah, kami justru dihadapkan dengan pejabat yang enggan berdialog. Ini sangat bertolak belakang dengan semangat pelayanan publik,” tegasnya.
Fitra juga menyerukan kepada Bupati Lampung Timur untuk mengevaluasi kinerja jajarannya.
Menurutnya, pejabat publik seharusnya menjadi kepanjangan tangan kepala daerah dalam menjalin komunikasi dengan semua pihak, termasuk pengusaha muda.
“Kami dukung program pembangunan Ibu Bupati. Tapi jika semangat beliau tidak diikuti oleh para bawahannya, maka itu justru akan menjadi beban. Saya berharap kejadian ini tidak menjadi preseden buruk bagi harmoni pembangunan di Lampung Timur,” tandas Fitra. (Red)
